City Portal

Artikel

Penyakit Masyarakat ("Perspektif Teologi Hindu)


Rabu, 28-Nov-2007 | e-banjar.com

OM Svastyastu,
Narasumber : Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D

Penyakit masyarakat yang akhir-akhir ini muncul kepermukaan, menimbulkan berbagai kekhawatiran terhadap meningkatnya angka korban dampak penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV/AIDS di Bali. Di satu sisi ada beberapa oknum masyarakat meminta Polda Bali untuk melegalkan judi (sabung ayam), selain itu ada wacana yang meminta Penjaja Seks Komersil (PSK) di Bali untuk dibuatkan lokalisasi dengan dalil sebagian besar masyarakat munafik dan menutup mata terhadap kenyataan yang berkembang di masyarakat.

Pro dan kontra tentang hal tersebut sempat muncul di media massa yang mengkaitkan dengan kampanye pilkada Bali tahun 2008 yang akan datang. Berbagai pertanyaan dan respon yang muncul di masyarakat, apakah lokalisasi tersebut dapat menyelesaikan masalah.

Ada gagasan yang menyatakan untuk membuat lokalisasi PSK dan juga judi (sabung ayam). Tapi menurut Prof.. Dr. I Made Titib, Ph.D, menyatakan bahwa belum ada usulan untuk melokalisasikan hal-hal tersebut, apalagi dilegalkan. Berbagai reaksi dan respon masyarakat muncul, ada yang pro ada juga yang kontra. Satu pihak mengusulkan dengan adanya lokalisasi pengidap penyakit menular seksual (PMS) akan mudah dikontrol, dan orang-orang yang pergi ke lokalisasi tersebut akan tampak jera dan malu untuk pergi ke tempat tersebut.

Dengan demikian meningkatnya penyakit HIV dapat dicegah. Pendapat ini sepintas mudah diterima, tetapi fakta diluar menunjukan bahwa lokalisasi tersebut tidak mencegah berkembangnya PSK, malah dikhawatirkan pebisnis di bidang ini memanfaatkan lokalisasi untuk mencari keuntungan yang berlipat, dan kemungkinan membuka hal yang sama ditempat yang lain. Jika hal tersebut disetujui, tidak dapat dipungkiri bahwa image Bali akan terpuruk. Selain itu akan ada perubahan besar pada rakyat Bali, yakni dari masyarakat yang lebih menekankan pada kekayaan spiritual atau batiniah, bergeser ke arah masyarakat yang lebih mengutamakan kekayaan materi atau lahiriah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka orang yang dihargai dalam masyarakat bukan lagi orang yang kaya secara batiniah, melainkan orang yang kaya secara materi sebagaimana tercermin pada benda-benda simbol status sosial yang dimilikinya.

Demikian pula penyakit sosial tampak semakin menggejala, hal tersebut terbukti dari semakin banyaknya penderita HIV. Sebenarnya telah terjadi keruntuhan budaya Bali yang disebabkan oleh berbagi faktor, diantaranya budaya patriarkhi yang menyumbang keruntuhan kerajaan majapahit, yang kini telah melembagai Bali, baik dilingkungan politik, ekonomi, agama, juga budaya kapitalisme. Misal bergesernya konsep Karmaphala dari ide untuk mentransformasikan diri digantikan dengan ritual megah. Faktor lainnya adalah budaya meterialisme. Keruntuhan ini diperparah lagi dengan kelemahan orang bali yang diantaranya yang suka pamer. Karena urusan-urusan ritual masyarakat bali ”kalah start” dengan kompetitor lain. Tambahan lagi, keruntuhan Bali karena tidak dipraktekannya falsafah Tapak Dara (+) atau Swastika.. Konsep ini ideal untuk melakukan hubungan dengan Tuhan yang sepatutnya sebanding dengan waktu dan biaya pelayanan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan (Trihita Karana). Namun ironisnya yang vertikal saja yang dipikirkan, sedang tindakan untuk sesama sangat kecil.

Ajaran agama melarang berbagai tindakan yang bertentangan antara Rta dan Dharma, karena tindakan tersebut merusak tatanan mikro dan makro yang mengakibatkan tiadanya keseimbangan dan kejatuhan moralitas. Hal ini sesuai dengan ajaran Veda dan Dharmasastra bahwa manusia yang ideal adalah yang berpegang dengan kebijakan berupa Satya (kebenaran), Dana (pemberian), dan Dharma (tugas dan kewajiban).

Prof.. Dr. I Made Titib, Ph.D, juga menekankan, bahwa berkenaan dengan merebaknya ”Pekat”, maka solusi yang dapat direkomendasikan adalah dengan meningkatkan pencerahan atau penyadaran ajaran agama di kalangan umat Hindhu di Bali, terutama di daerah-daerah yang berpotensi (Desa Pekraman) sebagai tempat merebaknya pekat tersebut.

Pendidikan ajaran agama Hindhu utamanya moralitas (budi pekerti) hendaknya menjadi prioritas utama bagi guru agama dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Pendidikan agama yang efektif di mulai dari lingkungan rumah tangga, Pemrajan (Dadia), Banjar dan Desa Pekraman serta Desa/Kelurahan. Selain itu dengan mengadakan musyawarah mufakat pada masing-masing banjar dan Desa Pekraman dengan mengambil contoh riil seperti telah dilaksanakan oleh desa Pekraman Timbrah, Karangasem yang berhasil mencegah Pekat dengan Perarem dan Penegakannya, mengajegkan Bali membebaskan masyarakat dari ”Panca Ma”.

Selain itu dengan jalan mengadakan lomba-lomba tingkat desa seperti lomba desa pekraman termasuk sekaa teruna yang mana hendaknya diikut sertakan pula syarat bahwa boleh mengikuti lomba tersebut bila desa tersebut bebas dari pekat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada lingkungan kecil maupun lingkungan yang lebih luas. Alternatif lain dapat dengan memasukan aturan dalam awig-awig banjar atau desa pekraman, hal tersebut dilakukan bahwa dengan hukum yang tegas dan keadilan, niscaya hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Untuk mereduksi pekat sangat perlu dilakukan dan semestinya ada campur tangan pemerintah, untuk mendukung upaya tersebut. sehingga kebijakan yang diambil tidak akan menimbulkan pro dan kontra serta nama Bali sebagai Pulau Dewata dapat dilestarikan.