Untuk terbitan edisi Pebruari 2008, Media Hindu menampilkan laporan utama mengenai Hindu dan Politik. Sebetulnya tidak perlu dikatakan bahwa Media Hindu tidak memiliki hubungan organisasi apapun dengan sesuatu partai politik. Kami juga tidak mendukung satu partai politik tertentu. Hanya saja pendirian suatu partai politik, yang secara kebetulan diasosiasikan dengan Hindu, kami gunakan sebagai titik tolak untuk membicarakan masalah hubungan agama, di sini agama Hindu, dengan politik. Hubungan agama dengan politik, tetap ada, bahkan di negara-negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Misalnya seperti di Eropa, di Belanda dan Jerman ada partai politik yang secara terang-terangan mencantumkan Kristen sebagai namanya. Seperti misalnya Christian Democratic Union. Di Amerika Serikat, Partai Republik memiliki hubungan dekat dengan kaum Kristen evangelis. Di Jepang ada partai Komeito yang dekat dengan Soka Gakkai, satu organisasi Buddhis yang berpengaruh. Dan India ada Baratiya Janata Party (BJP) yang mengusung ideologi Hindutva (secara harfiah artinya “Kehinduan”) dan merupakan salah satu anggota Sangh Parivar, induk organisasi yang dekat dengan dan memperjuangkan kepentingan Hindu. Partai-partai ini memang tidak memperjuangkan berdirinya negara agama, atau menegakkan hukum agama bagi seluruh warganya, tetapi memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anggap mulia, agar tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Berkembang opini, bahwa orang Hindu, memiliki kecendrungan menghindari politik. Apakah ini benar? Kami kira tidak. Sudah sejak jaman pergerakan kemerdekaan di Bali banyak ada partai politik seperti PNI, PSI dan Parindra. Pada jaman orde lama, orde baru dan reformasi sekarang ini banyak sekali orang Bali/Hindu yang menjadi pengurus pusat partai-partai politik. Dan banyak dari mereka yang kemudian duduk dalam kabinet, sebagai menteri dan di lembaga legistif pusat, DPR dan MPR. Mereka pastilah juga memperjuangkan kepentingan Hindu. Ada anggapan politik itu kotor. Orang lalu ingat kepada Niccolo Machiavelli dengan bukunya “Sang Pangeran” dan Chanakya dengan bukunya “Chanakya Nitisastra”. Kedua filsuf politik ini, Chanakya bukan hanya filsuf tetapi juga politikus, karena pernah menjabat Perdana Menteri dalam pemerintahan Kaisar Chandra Gupta, memang menulis etika politik untuk jamannya, jaman kekuasaan aristokrasi. Di mana pergantian kekuasaan dilakukan berdasarkan garis keturunan, yang memungkinkan terjadinya intrik-intrik internal, dengan melibatkan tipu daya keji (sekarang mungkin disebut siasat), bahkan pembunuhan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, suksesi kekuasaan dilakukan secara terbuka, dari, oleh dan untuk rakyat. Siasat tentu saja diijinkan sejauh masih dalam koridor hukum. Makin maju sistem demokrasi suatu negara makin bersih perilaku politiknya. Kecurangan ada, tetapi segera diselesaikan melalui mekanisme hukum. Parisada, melalui rekomendasi yang dikeluarkan dalam Pesamuhan Agung, di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada pertengahan bulan Desember 2003, mendorong umat Hindu agar aktif di dalam politik. Tentu saja dengan berpedoman pada cahaya moral dan etika Hindu. Pesamuhan Agung menganjurkan para politikus Hindu dan mereka yang mengaku pemimpin untuk menjadikan Bhagavad Gita sebagai bacaan harian mereka. Politik berhubungan dengan kekuasaan dan pengelolaan negara. Menghindari politik tentu akan sangat merugikan umat Hindu sendiri. Yang diperlukan sekarang ini sebenarnya adalah paradigma baru di dalam berpolitik, bahwa politik itu adalah pekerjaan mulia, bahwa politik itu adalah pengabdian dan pengorbanan. Bahwa berpolitik itu bukan untuk cari makan atau cari kekayaan. Sebab hal inilah sebenarnya niyatam karma, jalan kewajiban yang harus dititi oleh para pemimpin seperti yang dikatakan didalam Bagawad Gita. Di dalam Bagawad Gita (III,19) juga dibahas dengan jelas sifat yang melatar belakangi seorang pemimpin: bahwa dia haruslah berbuat segalanya tanpa pamrih, bahwa dia harus dilandasi oleh semangat untuk berkorban dan tanpa tujuan apapun yang bersifat pribadi. Dan yang terakhir, dia harus bekerja dengan pandangan mengenai pemeliharaan dunia (lokasamgraha). Mahatma Gandhi menerjemahkan hal ini ke dalam sarvodaya, kemakmuran untuk semua, sebagai tujuan politiknya. Rekomendasi ini masih relevan pada masa ini bahkan sampai masa depan.