Adanya dualisme kepengurusan Parisada di Bali sudah tentu sangat membingungkan umat. Dualisme dengan tujuan yang berbeda pasti akan menimbulkan perpecahan karena masyarakat akan bingung, Parisada mana yang akan diikuti karena masing-masing pihak mengaku benar dan mendapat pengakuan dari umat.

Saya sebagai orang Bali ingin Parisada yang universal yang demokratis sehingga dapat mengayomi umat dari hal-hal seperti fanatisme, feodalisme, status quo dan diskriminasi, karena di Bali hal-hal tersebut masih terjadi.

Seperti adanya pembatasan penggunaan pendeta tertentu pada semua upacara, adanya kelompok-kelompok orang yang tidak mau mabanjar, tidak mau ngayah dan jadi sinoman di pura, tidak mau sembahyang di Pura Kahyangan Tiga, adanya upacara-upacara yang sangat merendahkan martabat manusia seperti kawin (mesakapan) dengan keris, manak salah, mapati wangi, dan lain sebagainya.

Bagi saya hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Hindu yang universal dan tat twam asi. Parisada atau PHDI saya harapkan dapat meluruskan hal-hal tersebut agar jangan kesalahan yang berabad-abad tetap dipertahankan yang nantinya dapat merugikan beberapa pihak dan agama Hindu itu sendiri. Kalau hal ini tidak segera direformasi agama Hindu tidak akan bisa berkembang dan akan tetap kerdil seperti bonsai, bahkan hilang.

I Wayan Kota, A.M. Kep.
Puskesmas Tegallalang I Gianyar (KTP: Br. Triwangsa Tegallalang, Gianyar)