Om Swastyastu,
Di masa mendatang mungkin perlu AD/ART PHDI diubah, yakni tentang domisili pengurus. Selama ini ditetapkan, Pengurus Harian PHDI Pusat harus berdomisili di Jabotabek. Ini ternyata membuat para tokoh Hindu dan cendekiawan Hindu yang mengakar ke pedesaan, tak dapat tempat, hanya karena alasan domisili. Ini saya rekam di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan apalagi di Bali. Jadi ada ketidak-adilan memimpin.

Padahal Bali selalu merasa menjadi pusat perhatian Hindu Nusantara, tapi tak bisa tokohnya duduk di PHDI Pusat, hanya karena alasan domisili. Nah sekarang perlu diperbaiki kalau ingin menciptakan keadilan, soal jarak banyak sekali orang mau buang duit untuk beli tiket kalau harus rapat di Jakarta (lagi pula tiket pesawat sama dengan tiket bus), saya saja paling tidak 3 kali bolak-balik Jakarta dalam sebulan.

Mungkin juga yang perlu diperbaiki adalah administrasinya. Saya diangkat jadi anggota Sabha Walaka antar waktu sejak PA di Lampung, tapi sampai sekarang ini tak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat, hanya lantaran berbeda pendapat dengan anggota yang lainnya. Mau mundur, tanggung toh sebentar lagi Mahasabha, nanti dikira cari publikasi dan ingin menarik perhatian menjelang mahasabha, padahal niat begitu sudah berhasil diredam. Akhirnya mengikuti masyarakat pedesaan saja, cuek dengan Parisada. Di pedesaan Bali Parisada itu sudah tak dianggap lagi.

Pedanda Gunung saja kalau ia bicara atasnama Parisada ditinggalkan, apalagi Agastya, dan lain-lainnya. Demikian komentar, selebihnya saya tak tertarik dengan Parisada jika organisasinya tetap dijalankan seperti ini. Parisada harus kembali ke semangatnya yang dulu, semangat 1957.

Namaste,

From: "Ashram Manikgeni"

Date: Sat, February 25, 2006 5:15 am
To: hindu-dharma@itb.ac.id

madra suta menulis:

Om Swastiastu,
Pak Ketut Hadi, proses ke arah rekonsiliasi tampaknya terus berjalan. Mari kita doakan semoga sebelum Mahasabha IX sudah ada titik terang. Dalam proses ini nanti bantuan para tokoh tentu diperlukan. Tetapi sekarang biar dulu para pihak bertemu secara informal.

Mereka juga para tokoh. Pak Made Artha dkk (Besakih) dan beberapa teman-temannya dari Campuhan sebenarnya sudah mencapai titik temu, sudah ada saling pengertian.

Mengenai peran media massa mungkin nanti saja pada waktunya, bila sudah ada kesepatakan formal. Om santi, santi, santi Om

NPP.