Majalah Hindu Raditya
OM SWASTYASTU. Selamat Datang di Web Majalah Hindu RADITYA dan sekaligus Website PUTU SETIA, pendiri majalah ini.
Left Menu
RADITYA 126
Hindu Nusantara
Pilkada 2008, Waspadai Kooptasi Elite Politik


Laporan Made Mustika

Bulan Januari 2008 ini, Gianyar akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih bupati/wakil bupati periode 2008-2013. Selanjutnya pada Juni atau Juli 2008, akan terjadi gawe yang lebih besar lagi, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali. Semuanya itu bisa menjadikan Bali bergejolak andai tidak diwapadai dan diantisipasi sejak dini.

Demikian dikatakan pakar sosiologi dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja dalam perbincangan khusus dengan Raditya pada 18 Desember lalu di Singaraja. Prof. Bawa belakangan ini lebih dikenal sebagai ahli konflik masyarakat Bali. Oleh karena sejak beberapa tahun lalu, dia sering melakukan penelitian di sejumlah tempat di Bali yang mengalami konflik horisontal. “Lewat pendidikan,” kata Prof. Bawa menjawab pertanyaan bagaimana caranya meminimalkan konflik sosial di Bali.

Konflik adalah suatu keniscayaan. Semua manusia pasti mengalami konflik. Yang membedakan adalah besar-kecilnya. Ada yang memiliki konflik besar, menengah, dan kecil. Konflik ke dalam yang bersifat pribadi, dikenal dengan istilah konflik batin. Selain tidak menimbulkan friksi dengan manusia lainnya, konflik batin penyelesaiannya relatif lebih mudah. Misalnya, mau beli mobil bagus keluaran terbaru, tapi tabungan yang ada masih sangat minim untuk menjangkau harganya. Timbul konflik batin. Beli atau tidak? Pinjam tambahan ke bank atau tidak? Nanti mencicilnya bagaimana, bisa apa tidak? Atau proyek apa lagi yang bisa dikorupsi? Konflik batin bersifat individual. Andai orang itu memadamkan keinginan untuk membeli mobil terbaru, maka usai sudah konflik yang menyertainya. Model penyelesaian menjadi lebih sederhana.

Nah, tidak demikian halnya konflik sosial yang bersifat terbuka. Konflik terbuka memerlukan manajemen konflik yang lebih kompleks. Menyadari beratnya penyelesaian konflik sosial, maka disarankan agar penanganan masalah konflik mengikuti slogan medis yang sudah dikenal luas selama ini. Yakni mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. “Teori pencegahan konflik dapat melalui pendekatan individu atau kelembagaan,” katanya.

Pendekatakan individualistik dapat dipilih, katanya, dengan pertimbangan, konflik terjadi terkait dengan emosionalitas. Aspek emosionalitas manusia itu meliputi kemarahan, kedengkian, iri-hati, keserakahan, ego, dan lain-lain. Dalam konteks Hindu, manusia yang tebal diliputi oleh Sad Ripu akan mudah berkonflik dengan manusia lainnya. Untuk mengatasi konflik sosial yang bermula dari Sad Ripu, umat Hindu diminta untuk menghayati analog kereta sebagaimana terdapat dalam Katha Upanisad. Di dalam Katha Upanisad, manusia diibaratkan sebgai kereta yang ditarik lima ekor kuda. Kuda-kuda itu lambang Panca Indria; sumber nafsu-nafsu atau keinginan. Jika indria tak terkendali, maka celakala yang didapat. Sang atmanpun akan tersesat, tidak menemukan jalan yang terang.

Seharusnya setiap umat Hindu memahami model ini dengan baik. Indria (kuda-kuda) harus terkendali. Pengendalinya adalah tali kekang (pikiran). Pikiran diselaraskan oleh budhi (kusir). Jika semua itu berjalan baik, maka sang atman akan “menampakkan dirinya”. Bagaimana ciri-ciri bila atman seseorang “muncul” ke permukaan? Orang yang demikian memandang semua manusia dengan cinta kasih. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Semua di antara kita sesungguhnya adalah bersaudara (Vasudewam Kuthumbakam). Sementara orang yang sudah berhasil menundukkan seluruh nafsunya (bukan melenyapkan, red), mendapat gelar sebagai seorang goswami. Negeri India banyak sekali melahirkan orang-orang yang bergelar goswami.

Jadi, kuasailah model kereta itu untuk bisa menguasai diri. Untuk mempelajari dan memahami model itu tidak begitu sulit. Hanya saja, dalam prakteknya tidak semudah seperti menghafalkannya. Harus sering berdialog ke dalam. Sesungguhnya dalam Hindu banyak sekali model-model yang bisa dipelajari berkaitan dengan “penggalian diri ke dalam” dalam upaya menemukan sang atman. Mereka yang menjalankan praktek meditasi pasti tidak asing dengan lapisan-lapisan tubuh yang disebut Pancamaya Kosa. Jika lima lapisan tubuh itu bisa “dilelehkan” satu per satu, maka akan ditemukan sang atman. Untuk mengupas atau “melelehkan” lapisan-lapisan tubuh satu per satu memerlukan disiplin spiritual dan pendekatan yang mantap dan berkesinambungan.

Meski semua itu tidak mudah, yang jelas ajaran Hindu kaya sekali dengan konsep-konsep penguasaan diri. Selain kaya konsep, uraiannya juga mendetail dan terinci. Oleh karena itu banggalah menjadi Hindu. Persoalannya adalah, sebagaimana dijelaskan Prof. Bawa, bagaimana umat Hindu agar terus bisa meningkatkan sumber daya manusianya (SDM). Bila SDM rendah, sekalipun ajaran Hindu menawarkan banyak konsep kebijaksanaan, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa.

Selain lewat pendekatan individualistik, upaya pendekatan kelembagaan dalam mencegah konflik juga tidak kalah pentingnya. Mingingat, selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. “Pendekatan kelembagaan berarti kita mengguakan lembaga-lembaga yang ada sebagai sarana bagi pengembangan peace building,” katanya menegaskan.

Kembali ke persoalan pilkada Gianyar dan Bali, mungkinkah terjadi konflik sosial yang tergolong berat nantinya? Potensi konflik dalam setiap perebutan kekuasaan pasti ada, katanya. Persoalannya adalah, sejauh mana pendidikan politik telah ditransformasikan kepada masyarakat? Jika pendidikan politik minim, maka masyarakat akan mudah dikooptasi elite-elite partai. Lebih-lebih masyarakat yang termarjinalkan baik secara ekonomi maupun sosio-kultural. Mereka ibarat daun kering yang mudah disulut setiap saat. Dengan dalil itu, maka potensi terjadi konflik tiap kali pilkada pasti terbuka lebar. Untuk itu kedewasaan semua pihak sangat diperlukan.

Prof. Bawa berharap, dengan beberapa kali pengalaman yang telah dilalui terkait proses demokrasi di Indonesia, masyarakat Bali harusnya lebih cerdas. Sadar bahwa politik itu selain didesain untuk mengartikulasikan cita-cita ideal masyarakat, ia juga merupakan medium bagi berbagai kepentingan, baik kepentingan jangka panjang maupun sesaat. Kepentingan tidak mengenal kawan atau musuh abadi. Ia bergerak sangat dinamis. Karena itu, masyarakat hendaknya melonggarkan sedikit ikatan-ikatan promordialnya. Jadilah manusia-manusia yang independen, egaliter, cerdas, dan mandiri.

Pilkada di Buleleng tidak sepenuhnya dapat dikatakan sukses. Tapi ada yang dapat ditiru dari Buleleng. Masyarakatnya tidak lagi fanatik berlebihan dalam memegang figur. Buktinya, calon-calon yang kalah tidak dibela mati-matian sebagai wujud kefanatikan mereka. Padahal, masyarakat yang “kalah” di Buleleng sekitar 70 persen. Sebab kemenangan Putu Bagiada/Arga Pynatih kira-kira hanya 30 persen. Andai yang 70 persen itu bersatu untuk membuat konflik, Buleleng pasti berdarah-darah berkepanjangan. Tapi kekhawatiran itu tidak dilaksanakan oleh mereka yang “kalah”. Memang, ada segelintir orang yang mencoba mengumpan konflik dengan melakukan pembakaran di sejumlah tempat. Tapi pancingan mereka itu tidak berhasil. Sisi inilah yang patut ditiru dari masyarakat Buleleng dalam menghadapi pilkada 2008.
Dua Puri
Pilkada di Buleleng tentu berbeda dengan pilkada di Gianyar, dan juga dalam pemilihan gubernur nanti. Begitu juga dengan kondisi masyarakatnya. Masyarakat Buleleng adalah masyarakat egaliter, inovatif, dan lebin individual. Semua itu merupakan modal sosial yang lebih baik dalam kaitan dengan proses demokrasi Barat, atau lebih dikenal sebagai demokrasi modern. “Masyarakat yang egaliter adalah masyarakat yang mengutamakan profesional. Sementara masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih terikat kuat dengan sistem primordial,” ucap Bawa.

Perbedaan ciri-ciri masyarakat itu seolah terwakili antara Buleleng dan Gianyar. Jika di Buleleng ada empat pasang calon, tak satupun dari kalangan puri yang ikut. Sementara di Gianyar, kedua calonnya sama-sama berasal dari puri. Tak muncul satupun calon bupati dari luar puri.

Hal itu memang tidak jadi masalah. Asalkan kedua tokoh puri itu nantinya bisa berjiwa besar dalam menerima kekalahan. Sebab, salah satu di antara mereka pasti akan kalah. “Dalam sejarahnya, Puri Gianyar dan Puri Ubud selalu saling beroposisi. Mereka selalu berebut pengaruh dan kekuasaan,” jelas Bawa. Mudah-mudahan masyarakat Gianyar tidak dibenturkan nantinya setelah pilkada usai. Sebab, bila salah satu tokoh puri yang kalah lantas kecewa dan menggerakkan masyarakat untuk menimbulkan ketidakstabilan daerah, maka daerah seni itu bisa berabe.

Untuk pemilihan gubernur Bali, kekhawatiran akan adanya letupan memang perlu dan harus diwaspadai. Tapi skalanya menjadi lebih kecil mengingat pusat kekuasaan sudah berjarak jauh dengan masyarakat. Beda dengan pemilihan kepala desa atau bupati. Karena itu, figur yang dimunculkan partai akan memiliki korelasi dengan pilihan masyarakat. Sama seperti pemilihan presiden. Siapa menyangka, SBY yang partainya baru seumur jagung, dan relatif kecil, akhirnya berhasil menang dalam pemilu presiden 2004 lalu. Itu artinya, di tingkat yang lebih luas basis pemilihnya, maka figur akan memiliki arti yang sangat menentukan. “Tapi saya tidak bisa memastikan, apakah politik uang masih efektif menentukan kemenangan?”.

Agaknya dalam pilgub nanti sulit dipercaya kalau setiap calon akan menghambur-hamburkan uang di setiap desa di Bali. Untuk membiayai mesin politik saja sudah tak terbayangkan jumlahnya. Mulai dari mencetak baju kaos, iklan, spanduk, baliho, menggerakkan tim kampanye, hingga memberi honor saksi-saksi. Entah berapa milyar rupiah yang akan dihabiskan masing-masing calon. Jika menang, mereka tentu akan menarik kembali investasinya. Artinya, kesejahteraan rakyat bisa minim sekali, kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Ujung-ujungnya, pilkada langsung yang tidak disertai dengan pendidikan atau pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu hanya akan menghabiskan ongkos besar tapi minim prestasi. Jadi, masyarakat Bali tak perlu sampai berkelahi dengan urusan pilkada. Siapapun pemenangnya, yang kalah nantinya tetap di pihak rakyat.

Buku Baru
meradang.jpg (30185 bytes)
Harga Rp 30.000,-

covbali.jpg (20420 bytes)
Harga Rp 30.000,-
(Cetak Ulang)

sriyoga.jpg (31656 bytes)
Harga Rp 27.000,-

sapi.jpg (34216 bytes)
Harga Rp 12.000,-
[ Print artikel  

Copyright 2007,  All Rights Reserved.